Di berbagai wilayah Indonesia masih banyak Kapal dan Pelabuhan Perikanan yang terbengkalai dan setiap Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja, yang disuguhkan hanya itu-itu saja, tidak ada perubahan. Demikian hal yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI   Tamsil Linrung (FPKS) saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Ir.  Fadel Muhammad pada hari Senin (8/2) di Gedung DPR Senayan,  Jakarta. Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR,  Drs. H. Akhmad Muqowam.     

 Tamsil Linrung menambahkan bahwa pelabuhan perikanan yang terbengkalai itu, setiap tahun anggarannya masih dicicil dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelabuhan itu sendiri. Dicontohkannya anggaran Pelabuhan Nusantara Perikanan yang hanya di berikan sembilan milyar padahal anggaran yang diperlukan sebesar tiga ratus milyar, dan sisanya dicicil setiap tahun.

Untuk itu beliau meminta keseriusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera memperhatikan kebutuhan anggaran pelabuhan dengan demikian hasil kunjungan kerja komisi IV dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan dengan baik.

  Disamping hal tersebut Tamsil juga mempersoalkan anggaran pembelian Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  type Catamaran tahun 2009 sebesar empat belas miliar,  nilainya  terlalu mahal dan seolah-olah tidak berorientasi  kepada rakyat. Untuk itu perlu dibicarakan bersama agar dapat direvisi dan dialihkan ke yang lain,  yang berorientasi kerakyatan.

Tindak Lanjuti Temuan BPK

Dari hasil Rapat kerja  Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan perikanan ini,  salah satu kesimpulannya adalah Komisi IV DPR akan menindaklanjuti hasil temuan BPK atas Pengadaan Kapal Pengawas Sumber Daya kelautan dan Perikanan type Catamaran Tahun Anggaran 2009 pada Kementerian Kelautan.

Komisi IV DPR juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong BUMN di Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan kinerjanya dan dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan Negara dan bermanfaat bagi kepentingan umum serta menindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Prasarana Perikanan dan PT Perikanan Nusantara.

Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV juga meminta agar pelaksanaan realokasi anggaran Tahun 2010 berdasarkan pada UU Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 51 Tahun 2009, yang  akan dibahas secara detail dengan eselon I Kementrerian Kelautan dan Perikanan.

Komisi IV juga meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan berbagai temuan BPK atas Laporan Keuangan Departemen Kalautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 sesegera mungkin.

 Sudah Melapor ke Presiden  

Menanggapi pernyataan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad membenarkan apa yang disampaikan dan telah  melaporkan kepada Presiden agar kapal-kapal maupun pelabuhan-pelabuhan yang terbengkalai segera dilakukan perbaikan.  (spy)foto:doeh/parle/DS